Pertemuan Durban vs Perubahan Iklim
Oleh: Mohammed Ikhwan
Pertemuan Durban yang berlangsung sejak 28 November hingga 9 Desember 2011 diharapkan memberikan terobosan pada masa depan penanganan perubahan iklim di dunia.Banyak pihak menilai, pertemuan negara-negara yang berkepentingan untuk membahas perubahan iklim (Conference on Parties, COP 17) adalah sebuah persimpangan. Ada dua hal yang jadi perdebatan besar, yakni perpanjangan komitmen terhadap Protokol Kyoto dan penurunan emisi karbon bagi negara-negara berkembang.
Pada 1992, sekitar 154 negara menandatangani Konvensi Perubahan Iklim. Tujuannya tak lain menangani emisi gas rumah kaca yang dinilai berperan besar dalam pemanasan global dan perubahan iklim. Negara maju diwajibkan memikul tanggung jawab lebih dalam pengurangan emisi gas ini.
Namun hingga detik ini, mandat Protokol Kyoto tak kunjung terlaksana. Emisi gas rumah kaca dari negara-negara maju tetap meningkat. Dalam laporan badan iklim PBB yang dirilis 17 November 2011 lalu, emisi gas rumah kaca di negara industri tercatat meningkat 2,3 persen selama kurun waktu 2002-2006.Dan perhitungan ini belum memasukkan negara dengan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi seperti Cina dan India.Tahun depan, komitmen pertama Protokol Kyoto akan berakhir. Maka itu, pertanyaan kunci di Durban adalah, apakah negara-negara (terutama negara maju) akan bersedia memperpanjang komitmen mereka?
Beberapa tahun terakhir telah muncul banyak resistensi terhadap Protokol Kyoto dari Amerika Serikat, Jepang, Rusia dan Kanada.
Perlu dicatat, Amerika Serikat dan beberapa negara Uni Eropa saat ini sedang mengalami krisis ekonomi. Untuk menggenjot perekonomian, mereka harus menggenjot sektor industri (yang berarti menggenjot emisi gas rumah kaca).
Di sisi lain, negara yang perekonomiannya sedang melaju seperti Cina dan India akan sulit diminta menurunkan laju industri mereka. Konsekuensinya jelas, tingkat emisi gas rumah kaca tak akan menurun. Inilah yang membuat isu perpanjangan Protokol Kyoto semakin suram.
Di sisi lain, negara-negara berkembang akan terus menggenjot upaya “gerilya” penurunan penurunan emisi gas rumah kaca. Selama ini, Indonesia dan banyak negara berkembang lain membuka diri untuk menurunkan emisi mereka sebagai kompensasi tingginya emisi di negara maju (skema offset).
Upaya ini membuka peluang Indonesia mendapatkan dana-dana dari proyek perdagangan karbon. Tapi di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa upaya ini tidak akan menyelesaikan akar masalah. Indonesia ditengarai akan mendapat beban ganda. Yakni sebagai negara yang rentan terhadap perubahan iklim dan harus berkorban mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai upaya mengurangi emisi oleh negara-negara maju.
Persimpangan dalam penanganan perubahan iklim dan masa depan bumi hanya akan bisa diselesaikan dengan kemauan politik yang hebat oleh seluruh pihak — terutama dari negara maju dan negara berkembang. Sayangnya, ini belum direfleksikan dari situasi saat ini.
Sepertinya pertemuan di Durban akan sulit menjembatani perbedaan sikap dari negara-negara pihak tersebut. Padahal konsekuensi perubahan iklim ini menyangkut hidup miliaran jiwa dan juga planet kita. Masalah yang seharusnya direspon segera, sebelum semuanya terlambat.
Pertemuan Durban yang berlangsung sejak 28 November hingga 9 Desember 2011 diharapkan memberikan terobosan pada masa depan penanganan perubahan iklim di dunia.Banyak pihak menilai, pertemuan negara-negara yang berkepentingan untuk membahas perubahan iklim (Conference on Parties, COP 17) adalah sebuah persimpangan. Ada dua hal yang jadi perdebatan besar, yakni perpanjangan komitmen terhadap Protokol Kyoto dan penurunan emisi karbon bagi negara-negara berkembang.
Pada 1992, sekitar 154 negara menandatangani Konvensi Perubahan Iklim. Tujuannya tak lain menangani emisi gas rumah kaca yang dinilai berperan besar dalam pemanasan global dan perubahan iklim. Negara maju diwajibkan memikul tanggung jawab lebih dalam pengurangan emisi gas ini.
Namun hingga detik ini, mandat Protokol Kyoto tak kunjung terlaksana. Emisi gas rumah kaca dari negara-negara maju tetap meningkat. Dalam laporan badan iklim PBB yang dirilis 17 November 2011 lalu, emisi gas rumah kaca di negara industri tercatat meningkat 2,3 persen selama kurun waktu 2002-2006.Dan perhitungan ini belum memasukkan negara dengan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi seperti Cina dan India.Tahun depan, komitmen pertama Protokol Kyoto akan berakhir. Maka itu, pertanyaan kunci di Durban adalah, apakah negara-negara (terutama negara maju) akan bersedia memperpanjang komitmen mereka?
Beberapa tahun terakhir telah muncul banyak resistensi terhadap Protokol Kyoto dari Amerika Serikat, Jepang, Rusia dan Kanada.
Perlu dicatat, Amerika Serikat dan beberapa negara Uni Eropa saat ini sedang mengalami krisis ekonomi. Untuk menggenjot perekonomian, mereka harus menggenjot sektor industri (yang berarti menggenjot emisi gas rumah kaca).
Di sisi lain, negara yang perekonomiannya sedang melaju seperti Cina dan India akan sulit diminta menurunkan laju industri mereka. Konsekuensinya jelas, tingkat emisi gas rumah kaca tak akan menurun. Inilah yang membuat isu perpanjangan Protokol Kyoto semakin suram.
Di sisi lain, negara-negara berkembang akan terus menggenjot upaya “gerilya” penurunan penurunan emisi gas rumah kaca. Selama ini, Indonesia dan banyak negara berkembang lain membuka diri untuk menurunkan emisi mereka sebagai kompensasi tingginya emisi di negara maju (skema offset).
Upaya ini membuka peluang Indonesia mendapatkan dana-dana dari proyek perdagangan karbon. Tapi di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa upaya ini tidak akan menyelesaikan akar masalah. Indonesia ditengarai akan mendapat beban ganda. Yakni sebagai negara yang rentan terhadap perubahan iklim dan harus berkorban mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai upaya mengurangi emisi oleh negara-negara maju.
Persimpangan dalam penanganan perubahan iklim dan masa depan bumi hanya akan bisa diselesaikan dengan kemauan politik yang hebat oleh seluruh pihak — terutama dari negara maju dan negara berkembang. Sayangnya, ini belum direfleksikan dari situasi saat ini.
Sepertinya pertemuan di Durban akan sulit menjembatani perbedaan sikap dari negara-negara pihak tersebut. Padahal konsekuensi perubahan iklim ini menyangkut hidup miliaran jiwa dan juga planet kita. Masalah yang seharusnya direspon segera, sebelum semuanya terlambat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar